SPIP Ciptakan Budaya Pengawasan

SPIP Ciptakan Budaya Pengawasan
SPIP Ciptakan Budaya Pengawasan Info Gambar :

 

Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah telah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

“Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP,” ujar Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya, Gemuruh, saat membuka kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Terintegrasi dan Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Penyelenggaraan SPIP serta Maturitas SPIP melalui E-SPIP di Aula Bank Kalbar Kubu Raya, Senin (11/3).
Adanya SPIP, kata Gemuruh, dapat menciptakan kondisi di mana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh peraturan yang ada. Pengawasan tersebut, ujarnya, merupakan awal dari langkah perbaikan.

“Karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung pada komitmen dan teladan pimpinan serta niat baik dari seluruh elemen dan pejabat serta pegawai instansi pemerintah,” terangnya.

Mengawal pelaksanaan SPIP di setiap tata kelola Satuan Kerja Perangkat Daerah, Gemuruh menyebut adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. Selain itu juga dilakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Ia mengatakan yang bertindak sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat.

“Inspektorat diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke seluruh SKPD dan desa dalam bentuk audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi,” jelasnya.

Inspektorat, lanjut Gemuruh, juga diberikan kewenangan mendapatkan akses dalam memperoleh data/informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan hubungan kerja dengan aparat penegak hukum termasuk KPK dan Ombudsman.

“Dimintakan kepada seluruh SKPD untuk nantinya segera menyusun dan menyampaikan dokumen Rencana Tindak Pengendalian atau RTP atas sistem pengendalian internal di masing-masing SKPD,” ucap Gemuruh.

Inspektur Pembantu Wilayah III, Maria Agustina, mengatakan sosialisasi yang digelar pihaknya bertujuan meningkatkan pemahaman SKPD dalam mengimplementasikan SPIP di wilayah kerjanya masing-masing. Sehingga mampu mengindentifikasi risiko dan mengendalikannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Manfaat dari kegiatan ini adalah memperkecil risiko yang mungkin bakal terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan di masing-masing SKPD, sehingga menghindari korupsi dan penyimpangan serta mengetahui tindak pengendalian yang akan dilakukan jika menghadapi risiko yang bakal terjadi,” paparnya. (rio)