Korpri Harus Inovatif dan Kreatif

HUMPRO KUBU RAYA – Upacara bendera menandai puncak Peringatan HUT ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional ke-55 di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (29/11). Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan bertindak sebagai inspektur upacara. Membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia selaku Penasihat Nasional Korpri. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat sekaligus apresiasi terhadap anggota Korpri yang bertugas di seluruh pelosok, pulau-pulau terdepan, kawasan perbatasan, dan wilayah-wilayah terisolir. 

“Mereka adalah abdi negara yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, untuk memastikan negara hadir di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih atas pengabdian yang saudara-saudara berikan kepada rakyat, bangsa, dan negara,” ucap Presiden.

Presiden mengatakan, era revolusi industri jilid ke-4 telah mendisrupsi segala lini kehidupan. Termasuk dalam cara mengelola pemerintahan. Di sisi lain, persaingan antarnegara juga kian sengit. Terjadi perebutan teknologi, pasar, dan talenta-talenta hebat. Menyikapi hal itu, ia mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak takut. Melainkan harus menghadapi persaingan dengan cara dan terobosan baru. 

“Kecepatan, kreativitas, dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang monoton dan tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain,” tuturnya.

Karena itu, Presiden meminta seluruh anggota KORPRI untuk berubah. Melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak lagi dengan pola pikir lama. Tidak lagi kerja linear. Tidak lagi kerja rutinitas. Birokrasi harus berubah. 

“Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan,” sebutnya.

Presiden mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus bergerak. Mencari terobosan dan inovasi. Termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat. 

“Pelayanan yang ruwet, berbelit-belit, dan yang menyulitkan rakyat harus kita pangkas. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi,” terangnya.

Presiden Joko Widodo menyebut orientasi birokrasi harus berubah. Tidak lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih pada hasil nyata. Panjangnya rantai pengambilan keputusan, menurutnya, harus bisa dipotong. Dipercepat dengan cara penerapan teknologi. Termasuk rencana peniadaan eselon 3 dan 4 demi pengambilan keputusan yang lebih cepat. 

“Hal yang pahit harus kita lakukan. Karena di era persaingan antarnegara yang semakin sengit seperti ini, jika kita lambat kita pasti tertinggal. Karena itu ukurannya adalah bukan lebih baik dari sebelumnya tapi lebih baik dari negara lain yang menjadi saingan kita,” jelasnya.

Presiden meminta kegiatan-kegiatan seremonial yang bersifat rutinitas harus dikurangi. Sementara produktivitas dan orientasi pada hasil wajib ditingkatkan. ia menyatakan tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik serta program-program pembangunan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. 

“Sekadar melayani saja sudah tidak cukup. Pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menegaskan, bangsa Indonesia harus optimistis menatap masa depan. Yakin untuk menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Kuncinya adalah persatuan. Persatuan dan kesatuan sebagai pengikat untuk menuju lndonesia maju. Tanpa persatuan, tidak akan ada energi kolektif mencapai kemajuan. Tanpa persatuan, Indonesia menjadi negara lemah dan pecundang. 

“Karena itu, saya mengajak seluruh anggota Korpri yang tersebar di seluruh lndonesia menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan, menjaga tali persaudaraan sebagai satu saudara sebangsa dan setanah air,” pungkasnya. (rio)

JARINGAN SKPD