Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Pungli

Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Pungli
Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Pungli Info Gambar :Bupati Kubu Raya Rusman Ali saat memberikan arahan pada acara monitoring dan Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli di Kubu Raya, Jumat 21 Desember 2018.

Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungutan Liar (Pungli) Polri Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan monitoring dan evaluasi serta asistensi kegiatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di Kabupaten Kubu Raya. Dipimpin langsung oleh Ketua UPP Saber Pungli Kalimantan Barat, Andi Musa. Satgas juga melakukan peninjauan pada tempat-tempat pelayanan publik yang ada di Kubu Raya untuk melihat transparansi dalam pelayanan.

Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengatakan kegiatan monitor dan evaluasi sangat perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana satuan tugas masing-masing telah maksimal untuk melakukan upaya-upaya pencegahan demi mencipatakan pelayanan publik yang bersih dari pungli.

Rusman Ali menuturkan, dirinya bersama jajaran Pemerintah Kubu Raya telah bersama-sama membangun kesepakan untuk mencegah tindakan-tindakan pungli dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Rusman Ali di Kubu Raya adalah dengan mengeluarkan edaran bahwa ASN tidak diperkenankan untuk menjadi perantara bagi pengurusan administrasi. seperti pengurusan ijin, pengurusan pajak dan pelayanan publik lainnya.

“Kita memang sejak awal berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari pungli. Saya telah mengumpulkan semua ASN mulai dari PPTK hingga Kepala OPD, kita telah bersama-sama berkomitmen untuk menolak pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk upaya kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan,” ujar Rusman Ali saat memberikan sambutan pada acara monitoring dan Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli di Kubu Raya, Jumat 21 Desember 2018.

Rusman Ali berharap, melalui evaluasi tersebut nantinya dapat disimpulkan berbagai strategi dan inovasi pelayanan dalam pencegahan tindakan-tindakan pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita telah mengeluarkan edaran, misalnya mengenai perijinan, tidak akan melayani perijinan jika perusahaan yang mengurus ijin, mengeluarkan dana melebihi dari yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku tentang retribusi. Ini salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya pungutan-pungutan liar dalam pelayanan,” ujar Rusman Ali.

Sementara itu, Ketua Unit Pemberantasan Pungli Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Andi Musa mengatakan selalu ada ruang dan celah bagi pelaku pungli untuk melakukan aksinya. Akan tetapi upaya-upaya pencegahan harus selalu dilakukan untuk meberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Andi Musa mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bupati Kubu Raya Rusman Ali dalam upaya menekan dan mencegah tindakan-tindakan pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Rusman Ali, dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Kota lainnya di Kalimantan Barat. Andi Musa mengatakan, dengan berbagai inovasi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Rusman Ali di Kubu Raya sudah sangat tepat untuk upaya-upaya pencegahan pungli dan korupsi.

“Kita melihat dan mendengar tadi, apa-apa yang telah dilakukan oleh pak Rusman Ali dan jajaran di Kabupaten Kubu Raya sudah sangat bagus, untuk upaya-upaya pencegahan pungli di Kubu Raya. Ini kita harapkan dapat menjadi contoh juga nanti bagi daerah lain di Kalimantan Barat,” ujar Andi Musa saat memimpin evaluasi Saber Pungli dan Monitoring di Kabupaten Kubu Raya. (ibas)