Kementerian LHK Bantu Budidaya Kepiting

Kementerian LHK Bantu Budidaya Kepiting
Kementerian LHK Bantu Budidaya Kepiting Info Gambar :Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus saat meninjau calon lokasi pembangunan keramba kepiting di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Rabu (23/1)

Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus meninjau calon lokasi pembangunan keramba kepiting di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Rabu (23/1). Bersama tim dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Hermanus melihat langsung bakal lokasi pembangunan keramba kepiting milik warga hutan desa setempat yang akan dibangun dengan dana pinjaman lunak dari Badan Layanan Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLU KLHK).

“Selain di Desa Batu Ampar, keramba kepiting juga akan dibangun di Desa Seruat II dan Teluk Nibung. Untuk sementara yang realisasi adalah di Batu Ampar dan Seruat II,” ujar Hermanus.

Hermanus menerangkan pembangunan pembenihan kepiting bakau budidaya di hutan desa Bentang Pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, merupakan tindak lanjut setelah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menetapkan Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar. Dengan telah adanya penetapan, maka para pemangku kepentingan terkait akan dapat memanfaatkan berbagai potensi yang ada di hutan desa tersebut.

“Salah satu tujuan dari hutan desa ini selain konservasi adalah ekonomi masyarakat. Bagaimana masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan desa mempunyai alternatif pendapatan dari hutan,” terang Hermanus.

Hermanus menegaskan berbagai potensi di hutan desa harus dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga masyarakat tidak hanya diberikan tugas menjaga dan melestarikan hutan, namun juga mendapatkan peluang untuk memanfaatkan ragam potensi yang terdapat di lingkungan permukimannya sendiri. Dengan begitu kesejahteraan warga dapat meningkat.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengapresiasi organisasi Sahabat Masyarakat Pantai atau Sampan yang bersama sejumlah mitra jaringan lainnya telah begitu aktif memberikan perhatian dan berkontribusi nyata memajukan pengembangan Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar ini,” ucap Hermanus.

Direktur SAMPAN Kalimantan Barat Dede Purwansyah mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan status hutan desa kepada pemerintah pusat sejak tahun 2014 silam. Luasan yang diusulkan mencapai 76.370 hektare yang mencakup sepuluh desa di Bentang Pesisir Padang Tikar. Di tahun 2017 izin hutan desa terbit untuk sepuluh desa tersebut. Terluas di Batu Ampar mencapai 33 ribu hektare hutan desa.
“Dari total luas tersebut ekosistemnya bervariasi. Mulai dari mangrove, gambut, dan hutan mineral,” sebut Dede.

Untuk meningkatkan perekonomian warga, Dede mengatakan sejak 2016-2017 pihaknya membangun cukup banyak demplot atau percontohan ekonomi yang tersebar di sepuluh desa. Dari sekian banyak demplot, yang tampak menguntungkan dalam aspek bisnis adalah kepiting. Dengan melihat prospek usaha, pasar, dan teknologi, pada tahun 2017 pihaknya mengusulkan investasi pinjaman ke BLU KLHK Jakarta. Total usulan mencapai Rp 70 miliar.

“Untuk tahap pertama sebanyak Rp 17 miliar sudah dicairkan oleh BLU. Termasuk di antaranya untuk usaha kepiting dan madu. Khusus kepiting untuk tahap 1 siklus 1 total masyarakat penerima sebanyak 103 orang. Targetnya adalah satu orang punya empat keramba. Jadi total yang akan dibangun sekitar 400 keramba,” tuturnya.

Dede menyatakan 400 keramba yang akan dibangun di hutan desa akan berskala bisnis dengan aspek produksi tinggi. Ia menyebut target produksi untuk tahap 1 siklus 1 sekitar 30 ton perbulan khusus di Batu Ampar. Jika telah produksi, maka BLU akan kembali melakukan pencairan tahap selanjutnya hingga empat tahap dengan total pinjaman Rp 161 juta perorang. Pencairan tahap pertama sebesar Rp 40 juta.
“Dengan skala produksi yang sekian besar maka kebutuhan bibitnya menjadi tinggi sekali. Makanya kita menggandeng Balai Benih Jepara untuk membangun di sini. Kunjungan ini sendiri dalam rangka memperlihatkan kepada tim dari Balai di mana calon lokasi yang cocok untuk pembangunan. Karena memang salah satu syarat yang penting adalah tingkat keasinan air,” jelasnya. (rio)

BERITA LAINNYA

  • Minggu, 17 Februari 2019
Muda-Jiwo Prioritaskan Pelayanan Dasar
  • Jumat, 15 Februari 2019
Pengurus Pesparani Harus Inovatif
  • Kamis, 14 Februari 2019
PAUD Jalan Masuk Intervensi Stunting
  • Kamis, 14 Februari 2019
Dua Desa Persiapan Diresmikan