Jaga Kemitraan Eksekutif-Legislatif

Info Gambar :

Kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah suatu keniscayaan dan keharusan. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo saat membuka Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam Penyusunan APBD Perubahan 2019 terkait Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 di Planet Holiday Hotel Batam, Kepulauan Riau, Selasa (9/7). Sujiwo mengatakan kemitraan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

“Artinya berkaitan dengan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, memang kadangkala ada dinamika dan itu suatu hal yang sangat dimaklumi dan wajar dalam suatu prosesi untuk mencapai suatu kesepakatan,” tuturnya.

Karena itu, Sujiwo menyebut pentingnya soliditas. Terlebih bagi DPRD sebagai lembaga politik yang dinilainya punya keunikan. Dinilai unik karena dihantarkan oleh berbagai latar belakang partai politik yang punya ideologi, persepsi, serta visi dan misi berbeda tapi disatukan dalam lembaga aspirasi yang bernama DPRD.

“Pada kesempatan pasca pilpres, pilkada, dan pileg tentunya ada suatu gesekan irisan yang akhirnya membuat suatu perbedaan yang tajam. Tetapi sekali lagi bahwasanya itu sesuatu prosesi dan semuanya sudah selesai. Dan soliditas legislatif itu tentunya merupakan aset utama dari lembaga legislatif itu sendiri,” tuturnya.

Terkait kegiatan workshop DPRD, Sujiwo menyebut hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kapasitas para anggota DPRD. Menurutnya, anggota Dewan harus punya kualitas yang lebih baik lagi ke depan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Termasuk menambah wawasan dalam konteks ketertiban penggunaan keuangan negara sesuai dengan hakikat tujuan penggunaannya, yakni pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

“Saya melihat keseriusan rekan-rekan DPRD mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa. Dan kehadiran wakil bupati dalam kegiatan ini menjadi bagian dari kemitraan antara legislatif dan eksekutif,” sebutnya.

Menurut Sujiwo, sikap saling menghargai antar-kedua lembaga wajib terus dijaga. Begitu juga sinergi dalam urusan pembangunan daerah dan masyarakat.

“Ini suatu keniscayaan makanya harus saling menghargai kemudian bisa bekerja sama dengan baik untuk melakukan kompromi-kompromi demi kepentingan daerah dan masyarakat. Mudah-mudahan kemitraan bisa terjalin dengan baik antara pemerintah kabupaten dan legislatif. Dinamika dalam suatu proses kita berpemerintahan pasti ada. Tetapi yakinlah itu suatu proses untuk menuju kebaikan dan perbaikan,” tutupnya. (rio)

JARINGAN SKPD