Bupati Muda Optimis Pulihkan Perekonomian Kubu Raya di Tahun 2022

Info Gambar :

PROKOPIM KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2022, di Ruang Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (24/3).

Musrenbang RKPD Kubu Raya tahun 2022 yang bertemakan "Pemulihan dan Penanjakan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya" dibuka oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, A.L. Leysandri, Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, Ketua DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah, Forkompimda Kubu Raya serta Kepala OPD  Kubu Raya.

Bupati Muda mengungkapkan Musrenbang RKPD Kubu Raya tahun 2022 ini menjadi acuan arah kebijakan dan menavigasi langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan semua program yang menjadi prioritas dan unggulan agar sesuai dengan kondisi saat ini.

"Sejak 2020 kita dihadapkan masa pandemi, dengan tantangan dan dinamika. Selain menjadi tantangan ini juga menjadi suatu peluang dan belajar bagaimana menyikapinya dan menyiasatinya dengan langkah-langkah inovatif dengan energi yang ada, sehingga mampu memulihkan perekonomian menjadi lebih baik," kata Muda Mahendarawan saat menyampaikan sambutan.

Muda menegaskan, arah kebijakan mendasar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk 2022, berdasarkan RPJM yang sudah disepakati yakni mengarah pada penguatan daya saing daerah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang unggul dan maksimal, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

"Semuanya itu harus didukung dengan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial dasar. Di 2021 ini, kita sedang melakukan langkah untuk mencapai hasil dan memaksimalkan penyusunan program kegiatan, sasaran dan arah kebijakan di tahun 2022," tegas Muda.

Muda menjelaskan APBD Kubu Raya di tahun 2021 ini mengalami penurunan, dan ia optimis di tahun 2022 pendapatan hasil daerah akan mengalami kenaikan sesuai dengan yang ditargetkan, karena sebagai modal awal yang berpengaruh pada investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

"Pandemi berdampak pada kondisi ekonomi, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, transportasi, pergudangan maupun jasa-jasa yang bersifat pengembangan konsumsi dan sebagainya," tutur Muda.

Menurut Muda, di tahun 2021 ini, sebagai pijakan untuk menuju 2022, Pemkab Kubu Raya berupaya mempercepat program-program, seperti infrastruktur, pelayanan sosial dasar dan yang berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat. Hingga saat ini sudah cukup banyak program yang dijalankan untuk memperbaiki komposisi belanja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, A.L. Leysandri mengungkapkan Musrenbang RKPD kabupaten/kota merupakan salah satu tahapan yang sangatlah penting dalam proses penyusunan RKPD kabupaten/kota tahun 2022 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa Peraturan Pelaksanaannya.

"Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional tahunan dalam penyelenggaraan pembangunan yang kita kenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," kata Leysandri menyampaikan arahan Gubernur Kalbar.

Ia menerangkan, dokumen RKPD yang disusun selain untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, juga bertujuan untuk menjadi dokumen yang berisikan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan aktual di daerah, mengakomodir berbagai harapan masyarakat.

"Yang lebih terpenting lagi adalah sebagai penjabaran operasional dari visi pembangunan lima tahunan Kepala Daerah. Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional," terangnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar pada tanggal 4 Februari 2021 sudah melalui tahapan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 4 Maret 2021, dan diperkirakan pada tanggal 31 Maret 2021 secara simultan Musrenbang RKPD kabupaten/kota se-Kalbar telah selesai dilaksanakan. 

"Selanjutnya setelah kabupaten/kota melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2022 maka direncanakan pada bulan April 2020 akan dilaksanakan Pramusrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi yang berlanjut terus sampai dengan penetapan RKPD Tahun 2022," katanya.

Ia menambahkan, pada tahun 2020 lalu, presentase penduduk miskin sebesar 7,24 persen lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 10,19 persen.

Tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,819 meningkat dibanding 5 tahun sebelumnya, namun tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen. Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66, namun masih berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 71,90. 

"Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar -1,82. Lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar -2,07," katanya

Kondisi ini, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kubu Raya. Maka, capaian empat indikator makro Kabupaten Kubu Raya hanya dua yang lebih baik dari nasional dan provinsi yaitu kemiskinan sebesar 4,42 persen dan IPM sebesar 67,95. Sedangkan pengangguran terbuka Kabupaten Kubu Raya masih lebih tinggi dari nasional dan provinsi yaitu 7,149. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi lebih dalam dari nasional dan provinsi yaitu -2,43 persen.

Ia menambahkan pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan penurunan angka kemiskinan Kalbar menjadi 7,31-7,23 persen sedangkan Kubu Raya telah menargetkan 4,43 persen sehingga capaian 2020 telah melampaui tahun 2022. 

"Pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,53-4,29 persen, dan Kubu Raya telah menargetkan sebesar 3,37 persen meskipun pengangguran terbuka Kubu Raya lebih tinggi dari nasional dan provinsi," ujarnya.

Kemudian untuk target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalbar di tahun 2022 paling tidak dapat tumbuh sekitar 4,71-5,46 persen sedangkan Kubu Raya masih optimis dengan target 6,65 persen. 

Selanjutnya target IPM Kalimantan Barat pada tahun 2022 kita harapkan mencapai 70,29 namun Kubu Raya menargetkan lebih rendah sebesar 70,05. Saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menggunakan asumsi - asumsi adanya dampak Covid-19 terhadap target-target yang ada karena kita tidak bisa menggunakan asumsi kondisi normal karena harus sama-sama bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Jaka)

JARINGAN SKPD