Bupati Apresiasi Pembahasan LKPJ

Info Gambar :

PROKOPIM KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan memberikan penghargaan atas pembahasan pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 yang dilaksanakan secara maksimal, meskipun dalam situasi bulan suci Ramadan dan ditengah wabah covid -19.

Tak hanya itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan juga berjanji akan memperbaiki kinerja seperti yang menjadi rekomendasi dari DPRD Kubu Raya terhadap LKJP 2020.

“Meskipun di tengah pandemi covid-19 kita akan berupaya terus melakukan perbaikan kinerja di tahun ini,” janjinya usai rapat paripurna LKPJ 2020 di DPRD Kubu Raya, Selasa (4/5).

Muda maklumi rekomendasi yang diberikan DPRD dalam rangka evaluasi dan perbaikan kedepan. Namun dari beberapa rekomendasi yang diberikan ternyata masih banyak OPD yang progresnya bagus.

Maka Muda meminta semua OPD untuk terus membangun inovasi – inovasi kendati di tengah pandemi ditambah keterbatasan yang ada baik dari sisi anggaran maupun personel.

“Tapi secara umum LKPJ ini ditanggapi secara positif semoga outcomenya nanti bisa lebih maksimal,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah berharap Bupati Kubu Raya dapat menindak lanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2020.

“Kita maklumi LKJP ini pada saat kondisinya di tengah pandemi Covid-19. Sehingga kita masih maklumi faktor penyebabnya, namun kelemahan yang ada harus kita sampaikan agar kinerja dan pelayanan OPD lebih baik,” harapnya.

Menurut Agus jika kelemahan tersebut terulang setiap tahun maka Bupati hendaknya memberikan punishment atau sanksi kepada OPD yang dianggap menurun kinerjanya.

“Punishment itu berbagai macam seperti teguran, evaluasi atau mengganti posisi kepala OPD yang dianggap kurang maksimal dalam meningkatkan kinerja,” tegasnya.

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2020 terbagi menjadi dua pokok inti yakni urusan wajib dan urusan pilihan di setiap OPD yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hasil akhirnya terdapat kesimpulan antara lain berkaitan dengan masih lemahnya koordinasi sehingga menghambat sinergisitas antar OPD dalam menjalankan program pembangunan.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mesti digenjot agar tidak terjadi kebocoran. Begitu pula dengan besarnya angka Silpa. (Syam)

JARINGAN SKPD