BPH Migas Tambah Kuota Solar Bersubsidi Kubu Raya

Info Gambar :

PROKOPIM KUBU RAYA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota bahan bakar minyak bersubsidi solar untuk Kabupaten Kubu Raya. Kuota BBM solar Kubu Raya tahun ini bertambah menjadi 27.689 kiloliter. Hal itu disampaikan Ketua BPH Migas Fanshurullah Asa di Kantor Bupati Kubu Raya seusai menyerahkan salinan Keputusan Kepala BPH Migas RI tentang Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2020 kepada Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Rabu (29/7).

“Untuk Kubu Raya di 2019 lalu BBM bersubsidi solar itu cuma 25.310 kiloliter atau 25 juta liter. Kemudian tahun ini kita naikkan 27.689 kiloliter atau sekitar 2,3 juta liter,” ujarnya. 

Fanshurullah mengklaim jumlah tersebut mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. Mengingat alokasi distribusi BBM telah melalui rangkaian proses perhitungan yang cermat dan komprehensif di tingkat pusat. Meski begitu, ia tak memungkiri masih adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Sehingga berakibat kelangkaan di masyarakat. 

“Nah, mohon maaf, berdasarkan data yang kita lihat, banyak penyimpangan solar. Yang mestinya dari SPBU ini dipakai oleh masyarakat yang tidak mampu, justru disalahgunakan dijual ke industri dengan selisih harga cukup besar. Jadi siapa yang tidak tergiur,” sebutnya. 

Karena itu, ia menyebut BPH Migas dengan didukung Komisi VII DPR RI telah meminta Pertamina dan AKR Corporindo selaku penyalur BBM bersubsidi untuk menggunakan digitalisasi nozzle atau penyemprot bahan bakar. Selain itu nomor kendaraan pengisi BBM juga wajib dicatat. BPH juga telah membuat peraturan untuk adanya pembatasan. 

“Kebutuhan kalau roda enam ke atas itu 80 liter perhari. Kalau roda empat 60 liter perhari. Kami sudah hitung. Tidak mungkin habis. Kita akan mencatat karena banyak juga mobil-mobil yang dimodifikasi, disimpan (BBM-nya), nanti dijualnya ke industri,” ungkapnya. 

Dia menambahkan, BPH Migas telah meneken nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bersama Polri dan BIN, BPH melakukan pengawasan tertutup untuk mengetahui di mana penyimpangan terjadi. 

“Juga ada pengawasan terbuka yang melibatkan sejumlah pihak seperti kampus dan sebagainya. Tolong kami minta wartawan kalau ada data beri tahu saja. Kita tidak akan segan-segan,” tambahnya. 

Terkait langkah antisipasi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan pemerintah kabupaten akan terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan memperkuat data dan informasi serta pola-pola kontrol yang efektif. Termasuk merealisasikan digitalisasi nozzle atau penyemprot bahan bakar sebagaimana rekomendasi BPH Migas. 

“Dalam artian ketika mereka mengambil minyak itu dari SPBU yang ada kemudian dimasukkan ke sub penyalur, jangan sampai terjadi ada pengurangan dan sebagainya. Jadi kuota masyarakat yang ada di situ benar-benar terpenuhi,” sebutnya.

Lebih jauh mengenai ketersediaan BBM secara umum di Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pemerintah kabupaten terus berupaya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Salah satunya dengan mendirikan sub penyalur BBM di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil di Kubu Raya. Di mana dari lima sub penyalur di Pulau Kalimantan, empat di antaranya berada di Kabupaten Kubu Raya.

“Jadi sebetulnya kunjungan BPH Migas sekaligus untuk memastikan bahwa kita menjalankan pengawasan terhadap kepercayaan yang diberikan ketika ada empat sub penyalur di Kubu Raya. Itu sebuah kepercayaan yang harus dikawal,” ucapnya.

Ia menyebut adanya empat sub penyalur BBM di Desa Batu Ampar dan Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar, Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap, dan Desa Kubu Kecamatan Kubu adalah bentuk terobosan BPH Migas yang tepat sasaran di desa-desa. Di mana selama ini sering terjadi kesulitan dalam penyaluran BBM.

“Kan selama ini tidak ada legalitas yang bisa menjamin. Nah, dengan adanya sub penyalur ini kan sangat baik untuk masyarakat seperti nelayan, petani, pedagang keliling, dan semua yang sifatnya produktif harus diutamakan,” tuturnya. (rio)

JARINGAN SKPD